Tak Ada Kelas, Mau Sekolah di Mana?

BANDUNG, KOMPAS.com — Pekerjaan rumah sektor pendidikan di Indonesia ternyata masih juga terhambat pada fasilitas-fasilitas mendasar seperti ketersediaan sekolah. Sampai saat ini, banyak lulusan pendidikan dasar yang gagal melanjutkan sekolah karena memang tidak ada kelas yang bisa menampung.

Saya tidak tahu bagaimana hitung-hitungannya, di mana yang salah sehingga 38 persen lulusan SMP dipaksa tidak sekolah.

-- Ahmad Heryawan

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di sela-sela peresmian Pusat Training Huawei dan STEI ITB di Bandung, Senin (11/4/2011). Di Jawa Barat, misalnya, kata Heryawan, saat ini ada 38 persen lulusan SMP dipaksa putus sekolah karena jumlah SMA yang tersedia tidak bisa menampung.

"Saya tidak tahu bagaimana hitung-hitungannya, di mana yang salah sehingga 38 persen lulusan SMP dipaksa tidak sekolah," kata Heryawan.

Itu pun, jelas Heryawan, dengan asumsi semua ruang kelas yang ada diisi penuh 40 siswa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya memperkirakan butuh pembangunan 9.000 kelas baru setiap tahun.

Namun, keterbatasan dana membuat Pemprov Jabar hanya sanggup merencanakan pembangunan 6.000 kelas baru tahun ini. Ia berharap perusahaan swasta bisa turut memenuhi kebutuhan dasar pendidikan tersebut melalui program corporate social responsibility (CSR). Misalnya, kata Heryawan meniru, perusahaan-perusahaan di kawasan bisnis di Bekasi telah berkomitmen menyediakan 1.000 kelas baru tahun ini.