Pelajar Indonesia ke Penelitian Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian siswa SMP dan SMA Indonesia memiliki daya saing internasional. Bahkan, hasil penelitian pelajar remaja Indonesia menempatkan negeri ini jadi peserta terbaik selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010 dalam ajang International Conference of Young Scientist (ICYS).

Sebanyak 12 siswa SMP dan SMA dari berbagai sekolah mewakili Indonesia dalam penyelenggaraan ICYS 2011 di Moscow, Rusia, pada 24-29 April nanti. Para duta pelajar Indonesia ini dilepas Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal di Jakarta, Kamis (21/4/2011) sore tadi.

Pelajar SMP yang mewakili Indonesia adalah Fialdy Josua Pattirajawane dan Michael Sunarto (keduanya dari SMP Chandra Kusuma Medan), Christa Lorenzia Soesanto (SMP St.Laurensia Tangerang), serta Ganang Albryansyah (SMPN 1 Bontang). Pelajar SMA yang mewakili Indonesia adalah Arief Ridho Kusuma (SMAN 1 Samarinda), Reza Abdurahmnab (SMA Taruna Nusantara Magelang), Luthfi Mu'awan (SMAN 1 Purwareja), Luh Laksmi Dharayanti Satria (SMAN 1 Singaraja), Ninda Frisky dan Annisa Fitriani (keduanya dari SMAN 1 Yogyakarta), Jessica Lo (SMAK Cita Hati Surabaya)n serta Christy Hong (SMA St.Laurensia Tangerang).

Fasli mengatakan potensi pelajar Indonesia dalam penelitian perlu dikembangkan. Sebab, mereka adalah generasi muda yang dibutuhkan bangsa untuk menjadi penemu-penemu, yang nantinya mendukung pengembangan ekonomi bangsa yang berbasis ilmu pengetahuan.

Monika Raharti, Koordinator ICYS Indonesia, menjelaskan ICYS merupakan lomba presentasi penelitian untuk siswa sekolah menengah yang bertaraf internasional. Bidang yang dilombakan adalah Fisika, Matematika, Ekologi, dan Ilmu Komputer.

ICYS digagas Dua universitas terkemuka di. Hongaria dan Belarusia pada tahun 1993. Setelah itu, lomba dilaksanakan secara bergiliran di negara-negara Eropa. Indonesia jadi negara Asia pertama yang pernah jadi tuan rumah.

"Lomba ini untuk menggali potensi peneliti muda yang kelak dapat berperan dalam penemuan dan pengembangan sains untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia," jelas Monika.

Baca Selengkapnya...

PTN, Bukalah Pintumu Selebar-lebarnya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil ujian nasional (UN) bisa saja dijadikan acuan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), tetapi tidak bisa multak. Jika ingin dibuat mutlak, nilai UN harus bersifat komprehensif, yang bisa memperlihatkan karakter peserta didik.

Seluruh siswa harus memilik akses ke perguruan tinggi. Membuka pintu selebar-lebarnya dan dilakukan seleksi secara komprehensif.

-- Suparman

Demikian diungkapkan Ketua Umum Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman di Jakarta, Selasa (24/11/2010). Suparman mengatakan, meskipun UN bisa dijadikan acuan SMPTN, alangkah baik dan sempurnanya jika SMPTN tetapi dilakukan sendiri lagi.

"Jangan sampai ada banyak kebocoran di dalamnya," imbuh Suparman.
Dia menambahkan, di sisi lain PTN hendaknya juga meminta penilaian siswa secara keseluruhan pada tingkat SMA, termasuk portfolio siswa. Penyaringan siswa, lanjut dia, lebih cocok jika seperti yang ada pada PMDK (Penelusuran Minat, Bakat dan Kemampuan).

"Semua anak berhak ikut seleksi masuk, tetapi tidak semua bidang, untuk itu perlu diadakan juga PMDK," pungkas Suparman.

Menurut Suparman, jika SMPTN tidak dilakukan dan siswa yang sudah duduk di perguruan tinggi ternyata tidak memenuhi kriteria, dikhawatirkan akan mengurangi hak-hak siswa lain yang lebih mampu.

"Seluruh siswa harus memilik akses ke perguruan tinggi. Membuka pintu selebar-lebarnya dan dilakukan seleksi secara komprehensif," imbuh Suparman.

Baca Selengkapnya...

PTN Tolak Nilai UN Jadi Parameter

PADANG, KOMPAS.com - Sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) menolak nilai ujian nasional (UN) dijadikan parameter masuk PTN. Mereka menilai masih banyak masalah dalam penyelenggaraan UN sehingga banyak hal yang harus dibenahi.

Meskipun UN tidak dijadikan parameter masuk PTN, UN tetap digunakan sebagai syarat mutlak untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri.

-- Badia Perizade

Pembantu Rektor I Universitas Andalas Padang Febrin Anas Ismail, Selasa (5/4/2011) kemarin di Kota Padang, mengatakan, sejumlah daerah melakukan berbagai cara untuk menaikkan nilai rata-rata UN karena menganggap nilai UN menyangkut gengsi daerah. Hal ini tentu tidak bisa diterima PTN.

Rektor Universitas Sriwijaya Palembang Badia Perizade mengatakan, cakupan UN terlalu luas dan diikuti seluruh siswa kelas 12 SMA/SMK. Padahal, PTN membutuhkan kualifikasi khusus untuk menjadi calon mahasiswa. Karena itu, PTN melakukan seleksi masuk melalui SNMPTN (seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri) maupun melalui jalur undangan.

"Meskipun UN tidak dijadikan parameter masuk PTN, UN tetap digunakan sebagai syarat mutlak untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri," ujar Badia.

Secara terpisah, Pembantu Rektor I Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Sofyan Salam mengatakan, sejumlah program studi di PTN membutuhkan kompetensi khusus bagi calon mahasiswanya sehingga UN tidak bisa dijadikan parameter masuk PTN. Sofyan mencontohkan, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNM memberlakukan tes fisik dan wawancara selain tes tertulis untuk para calon mahasiswa. (INK/IRE/SIN)

Baca Selengkapnya...

"UN Bocor Lagi, Kok Mau Jadi Parameter!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari dua minggu akan dilaksanakan secara serentak, naskah ujian nasional (UN) 2011 sudah lebih dulu bocor. Kredibilitas UN semakin jauh untuk dipercaya dan diterima sebagai parameter masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Kita tentu masih ingat ucapan Ketua Majelis Rektor PTN tahun lalu, bahwa PTN akan melihat hasil UN tahun 2011, kalau kredibel akan kita pertimbangkan sebagai parameter. Nyatanya tidak.

-- Priyo Suprobo

"Susah kalau mau dijadikan paramater. Pertama, ya itu tadi, belum dilaksanakan saja sudah bocor duluan. Saya dan kita tentu masih ingat ucapan Ketua Majelis Rektor PTN tahun lalu, bahwa PTN akan melihat hasil UN tahun 2011, kalau kredibel akan kita pertimbangkan sebagai parameter. Nyatanya kan tidak," ujar Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Priyo Suprobo, kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2011).

Sebelumnya beredar kabar, bahwa jawaban soal UN 2011 sudah bocor di Jawa Timur. Para pelaku yang tidak bertanggungjawab telah mengomersialisasikan jawaban UN dengan menjualnya harga Rp 13 juta. Tarif tersebut berlaku untuk paket kunci jawaban dengan jaminan seratus persen benar.

"Kalau hanya ingin menerima kunci jawaban dengan tingkat kebenaran 60 persen, cukup membayar Rp 8 juta. Tapi, kalau mau satu paket, ya, Rp 13 juta," kata Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Zainuddin Maliki saat ditemui di sela rapat pengamanan UN di Dinas Pendidikan Jatim, kepada Surya, Senin (4/4/2011) lalu.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini secara terang-terangan menyampaikan adanya kabar bocoran jawaban itu di forum rapat. Dia meminta hal itu menjadi perhatian serius semua pihak.

"Memang tawaran ini menarik. Sebab pelaku juga menjual dengan sistem per mata pelajaran. Tarif untuk setiap satu mata pelajaran dengan tingkat kebenaran kunci jawaban seratus persen, dijual dengan harga Rp 2 juta. Namun pelaku juga berani memasang tarif Rp 1 juta bagi mereka yang menginginkan jawaban yang tidak 100 persen benar," ujarnya.

Baca Selengkapnya...

88,8 Persen Sekolah di Bawah Standar

JAKARTA, KOMPAS.com — Sampai saat ini, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Pada kondisi itu, pemerintah justru gencar menggelontorkan dana untuk menciptakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

Kalau buru-buru mengejar RSBI, kesenjangan makin tajam.

-- Theresia EE Pardede

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah standar pelayanan minimal (SPM), sedangkan 48,89 persennya pada posisi SPM. Hanya 10,15 sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan.

Pemerintah menggenjot rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) 0,65 persen. Kondisi itu terungkap dalam rapat kerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Komisi X DPR di Jakarta, Senin (21/3/2011) malam. Rapat membahas dana alokasi khusus, postur anggaran pendidikan 2010, persiapan ujian nasional, hingga SBI. Pada jenjang pendidikan dasar, hingga kini layanan pendidikan mulai dari guru, bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku pelajaran dan pengayaan, serta buku referensi masih minim.

Pada jenjang SD, baru 3,29 persen dari 146.904 sekolah yang masuk kategori sekolah standar nasional (SSN) atau sekolah ideal. Sebanyak 44,84 persen layanan pendidikan SD bahkan di bawah SPM. Sebanyak 51,71 persen lainnya baru masuk kategori standar minimal. Pada jenjang SMP, 28,41 persen dari 34.185 sekolah masuk kategori SSN. Lainnya, 26 persen SMP masuk kategori di bawah SPM dan 44,54 SMP memenuhi SPM.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar memuat ketentuan minimal yang harus dipenuhi sekolah. Untuk lokasi SD, misalnya, mesti terjangkau jalan kaki maksimal 3 kilometer. Sementara untuk SMP 6 km.

Dalam satu rombongan belajar SD, maksimal siswa 32 orang, sedangkan SMP 36 orang dan harus ada ruang kelas dilengkapi meja dan kursi sesuai jumlah siswa. Kenyataannya, banyak sekolah berjubel siswa dengan mebeler tak memadai.

Guru di SD minimal 6 orang. Di SMP, satu guru untuk tiap mata pelajaran. Itu pun belum bisa dipenuhi. Soal buku teks yang harus disediakan sekolah hingga kini belum terpenuhi.
Theresia EE Pardede (Fraksi Partai Demokrat) mempertanyakan kesenjangan tajam itu.

"Kalau buru-buru mengejar RSBI, kesenjangan makin tajam," katanya.
Menurut Nurhasan Zaidi (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), jika sekolah di kategori SPM banyak, mesti ada skala prioritas.

"Lompatan ke RSBI menciptakan ketimpangan yang menjadi-jadi. Apalagi jika yang dikejar cuma agar siswa jago bahasa Inggris. Jepang justru menerjemahkan buku asing ke bahasa Jepang untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.

Mendiknas mengatakan, tiap sekolah harus naik kelas.
"Kami tetap mengembangkan SBI, tetapi tentu dengan jaminan mutu yang diawasi ketat," kata Mohammad Nuh. (ELN)

Baca Selengkapnya...

Tak Ada Kelas, Mau Sekolah di Mana?

BANDUNG, KOMPAS.com — Pekerjaan rumah sektor pendidikan di Indonesia ternyata masih juga terhambat pada fasilitas-fasilitas mendasar seperti ketersediaan sekolah. Sampai saat ini, banyak lulusan pendidikan dasar yang gagal melanjutkan sekolah karena memang tidak ada kelas yang bisa menampung.

Saya tidak tahu bagaimana hitung-hitungannya, di mana yang salah sehingga 38 persen lulusan SMP dipaksa tidak sekolah.

-- Ahmad Heryawan

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di sela-sela peresmian Pusat Training Huawei dan STEI ITB di Bandung, Senin (11/4/2011). Di Jawa Barat, misalnya, kata Heryawan, saat ini ada 38 persen lulusan SMP dipaksa putus sekolah karena jumlah SMA yang tersedia tidak bisa menampung.

"Saya tidak tahu bagaimana hitung-hitungannya, di mana yang salah sehingga 38 persen lulusan SMP dipaksa tidak sekolah," kata Heryawan.

Itu pun, jelas Heryawan, dengan asumsi semua ruang kelas yang ada diisi penuh 40 siswa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya memperkirakan butuh pembangunan 9.000 kelas baru setiap tahun.

Namun, keterbatasan dana membuat Pemprov Jabar hanya sanggup merencanakan pembangunan 6.000 kelas baru tahun ini. Ia berharap perusahaan swasta bisa turut memenuhi kebutuhan dasar pendidikan tersebut melalui program corporate social responsibility (CSR). Misalnya, kata Heryawan meniru, perusahaan-perusahaan di kawasan bisnis di Bekasi telah berkomitmen menyediakan 1.000 kelas baru tahun ini.

Baca Selengkapnya...

Begadang, Siswa Dikhawatirkan Sakit...

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana SMA Negeri 13 Jakarta yang tetap akan menggelar istigasah jelang ujian nasional (UN) sampai pagi hari dinilai seorang guru di sekolah tersebut sebagai bentuk ketidakmerdekaan. Kepala sekolah yang memutuskan secara sepihak adalah penyebabnya.

Orangtua siswa mengkhawatirkan jika anaknya sakit, karena istigasah sampai pagi. Terlebih itu dekat dengan waktu ujian.

-- Guru

"Terpaksa setuju karena takut, itu bentuk tidak merdeka," kata seorang guru SMAN 13, yang menolak disebutkan namanya, Senin (11/4/2011), di Jakarta.
Guru tersebut menambahkan, istigasah sampai pagi hari merupakan keinginan kepala sekolah secara pribadi. Sebagian besar guru yang menolak terpaksa setuju karena takut dengan kepala sekolah.

"Ini kemauan pribadi kepsek. Wakil dan guru tak berani menolak dalam forum," tambahnya.
Karenanya, mayoritas guru dan beberapa orangtua siswa keberatan hadir di acara itu, Jumat (15/4/2011).

"Mayoritas guru sebenarnya keberatan, bahkan ada beberapa orangtua siswa yang menolak hadir," tambah guru tersebut.

Menurut guru tersebut, para orangtua dan siswa menolak hadir karena istigasah sampai pagi hari itu justru akan merugikan siswa dalam mempersiapkan UN yang tinggal tiga hari lagi, yaitu Senin (18/4/2011). Hal itu mengingat mayoritas siswa tidak biasa tidur larut dan dikhawatirkan jatuh sakit.

"Orangtua siswa mengkhawatirkan jika anaknya sakit, karena istigasah sampai pagi. Terlebih itu dekat dengan waktu ujian," ujarnya lagi.

Seperti diberitakan, SMAN RSBI 13 Jakarta Utara akan menggelar istigasah semalam suntuk. Doa bersama tersebut dilaksanakan mulai pukul 18.30 sampai pukul 05.00 WIB pada Jumat (15/4/2011) atau tiga hari menjelang UN digelar, Senin (18/4/2011). Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 13 Nanang Kosasih mengatakan, doa bersama itu dilaksanakan sebagai bekal psikologis para siswa yang akan menghadapi UN.

Baca Selengkapnya...